Polda Sulsel Launching Program Percepatan Penurunan Stunting

MAKASSAR, INDEKSMEDIA.ID – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Nana Sudjana, memerintahkan seluruh jajaran membantu programnya dalam rangka pencegahan stunting di masing-masing daerah.

Hal ini diungkapkan Kapolda Sulsel saat melaksanakan launcing Program Penurunan Stunting dan Pencanangaan Orang Tua Asuh di Aula Mappaodang, Mapolda Sulsel, Jumat, (10/3/2023).

Dalam kegiatan tersebut pejabat dari BKKBN Propinsi, dan Instansi terkait pelaksanaan Program, mendukung dengan melibatkan seluruh personel personel Bhabinkamtibmas sampai di kewilayahan sebagai frontliner.

“Personel Bhabinkamtibmas sampai di kewilayahan sebagai frontliner harus terlibat dalam program,” Kata Kapolda Sulsel dalam sambutannya.

Lebih Lanjut Kapolda mengatakan, Polri Peduli Stunting merupakan tindaklanjut Kapolri kepada seluruh jajaran agar membantu program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

Diakhir sambutannya, Kapolda Sulsel menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya launching program percepatan penurunan stunting Polda Sulsel ini.

“Semoga melalui kegiatan ini dapat memberi harapan terhadap penurunan stunting di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan,” tutup Kapolda.

Kapolda berharap pelaksanaan launching program percepatan penurunan stunting Polda Sulsel diharapkan dapat membawa manfaat positif  terutama sebagai salah satu implementasi wujud kepedulian polri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya melalui program orang tua asuh/bapak asuh.

Secara nasional menurut data hasil survei status gizi balita Indonesia menunjukkan terjadi penurunan angka stunting. Pada tahun 2019 angka stunting sebesar 27,66 persen, tahun 2020 sebesar 26,9 persen, tahun 2021 sebesar 24,04% dan tahun 2022 turun menjadi 21,06%. Sehingga target pemerintah pada tahun 2023 ini turun menjadi 14% dan ini merupakan program prioritas pemerintah.

Sedangkan prevelensi stunting di provinsi Sulsel mengalami penurunan di tahun 2022. Dari 28,7 Daerah di tahun 2021 turun menjadi 26,1 persen. (Eka)