Bupati Lutra Soroti Lambannya Proyek Bendung Baliase dan Moratorium Bendungan Rongkong
MAKASSAR, INDEKS MEDIA – Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani, menyampaikan keprihatinannya atas lambatnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendung Baliase. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Makassar, Sulawesi Selatan, Indah menyoroti progres pembangunan yang sudah berjalan hampir satu dekade tanpa rampung.
“Proyek ini sudah berjalan hampir 9 tahun. Seharusnya, sesuai target, selesai tahun lalu,” ujar Indah saat rapat di Aula Tudang Sipulung, Jumat (17/1/2025).
Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Lutra bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menguji coba pengairan 3.000 hektare lahan pertanian melalui bendung tersebut. Hasilnya menunjukkan peningkatan produktivitas pertanian dengan indeks pertanaman di atas 100 persen.
Kendati demikian, ia menyoroti kendala pada jaringan tersier yang menjadi tanggung jawab kabupaten. Kondisi keuangan daerah yang terbatas menjadi tantangan.
“Kami berharap ada intervensi melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi hal ini karena potensi bendung ini sangat besar,” harapnya.
Selain itu, Indah mengungkapkan kekhawatiran terkait rencana pemerintah untuk menghentikan sementara pembangunan Bendungan Rongkong. Ia menegaskan bahwa dokumen sertifikasi bendungan tersebut sudah selesai dan bendungan ini memiliki potensi irigasi lebih dari 30.000 hektare, sehingga sangat strategis untuk jangka panjang.
“Kami berharap rencana moratorium pembangunan bendungan ini tidak terjadi. Bendungan Rongkong sangat penting, bukan hanya untuk ketahanan pangan, tetapi juga untuk penyediaan air baku dan pengendalian banjir yang mencapai 60 persen,” jelas Indah.
Indah juga melaporkan bahwa produksi padi di Lutra tetap surplus meskipun ada lahan yang terdampak bencana banjir.
“Hingga Desember lalu, produksi padi mencapai 95 ribu ton. Meskipun ada kerugian akibat bencana, Lutra tetap surplus,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia meminta perhatian dari Kementerian PU terhadap beberapa proyek irigasi yang berada di bawah kewenangan pusat, seperti suplai sistem Kanjiro yang mengairi 4.000 hektare lahan tetapi rusak akibat bencana beberapa tahun lalu.
“Sistem irigasi teknis sebagian sudah diperbaiki, tetapi tapak bendungnya belum tertangani. Kami mohon ini menjadi prioritas agar pertanian di Lutra tetap terjaga,” tutup Indah.
