Parliamentary Threshold: Membatasi Keberagaman Politik

Parliamentary threshold, atau ambang batas parlemen, adalah ketentuan yang menentukan persentase minimum suara yang harus diperoleh partai politik dalam pemilu untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Di Indonesia, parliamentary threshold telah menjadi bagian integral dari sistem pemilihan legislatif, dengan tujuan utama mengurangi fragmentasi politik dan meningkatkan stabilitas pemerintahan.

Namun, kebijakan ini juga membawa dampak lain, yaitu terbatasnya keberagaman politik di parlemen.

Tujuan Parliamentary Threshold

Penerapan parliamentary threshold dimaksudkan untuk menciptakan parlemen yang lebih efisien dan stabil. Dengan menetapkan ambang batas tertentu, hanya partai-partai yang memiliki dukungan luas yang dapat masuk ke parlemen.

Ini membantu mengurangi jumlah partai kecil yang masuk ke dalam lembaga legislatif, sehingga meminimalisir risiko terjadinya parlemen yang terfragmentasi.

Di Indonesia, ambang batas parlemen mulai diterapkan pada pemilu 2009 dengan besaran 2,5%. Besaran ini kemudian meningkat menjadi 3,5% pada pemilu 2014, dan 4% pada pemilu 2019.

Peningkatan ambang batas ini dilakukan dengan harapan memperkuat koalisi partai dalam pemerintahan dan mengurangi potensi deadlock dalam pengambilan keputusan.

Dampak terhadap Keberagaman Politik

Meskipun memiliki tujuan yang baik, parliamentary threshold juga memiliki dampak yang tidak diinginkan, terutama terkait dengan keberagaman politik di parlemen. Beberapa dampak tersebut meliputi:

1. Mengurangi Representasi Partai-Partai Kecil: Parliamentary threshold cenderung menyingkirkan partai-partai kecil yang tidak berhasil mendapatkan suara sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan.

Akibatnya, suara pemilih yang mendukung partai kecil tersebut tidak terwakili di parlemen. Ini mengurangi keberagaman politik dan membatasi representasi berbagai pandangan dalam proses legislatif.

2. Dominasi Partai-Partai Besar: Dengan adanya ambang batas, partai-partai besar cenderung semakin mendominasi parlemen.

Dominasi ini dapat mengurangi kompetisi politik yang sehat dan membuat proses pengambilan keputusan cenderung diatur oleh segelintir partai besar.

Hal ini juga mengurangi peluang bagi partai-partai baru atau alternatif untuk muncul dan berkembang.

3. Pengabaian Terhadap Suara Minoritas: Parliamentary threshold bisa menyebabkan suara dari kelompok-kelompok minoritas atau daerah tertentu yang mendukung partai kecil tidak terwakili dengan baik.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman etnis, budaya, dan agama yang sangat luas, hal ini dapat memperkuat perasaan tidak terwakili di kalangan masyarakat tertentu.

4. Meningkatnya Apatisme Pemilih: Ketika pemilih merasa bahwa partai yang mereka dukung tidak memiliki peluang untuk melewati ambang batas, mereka mungkin menjadi apatis dan enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Ini dapat menurunkan partisipasi pemilih dan melemahkan legitimasi hasil pemilu, serta proses demokrasi secara keseluruhan.

Contoh Kasus di Indonesia

Dalam pemilu 2019, penerapan parliamentary threshold sebesar 4% menyebabkan banyak partai kecil gagal mendapatkan kursi di parlemen, meskipun mereka mendapatkan dukungan yang signifikan di beberapa daerah.

Misalnya, partai-partai yang memiliki basis dukungan di daerah tertentu atau di kalangan kelompok minoritas mengalami kesulitan untuk melewati ambang batas ini, sehingga suara dari pendukung mereka tidak terwakili dalam proses legislasi.

Keadaan ini menunjukkan bagaimana parliamentary threshold dapat membatasi partisipasi politik yang lebih luas dan mereduksi keberagaman politik di parlemen.

Meskipun jumlah partai di parlemen berhasil dikurangi, harga yang harus dibayar adalah berkurangnya representasi berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Solusi untuk Memperkuat Keberagaman Politik

Untuk mengatasi dampak negatif dari parliamentary threshold terhadap keberagaman politik, beberapa langkah reformasi dapat dipertimbangkan:

1. Penurunan Ambang Batas: Salah satu solusi adalah menurunkan besaran parliamentary threshold untuk memungkinkan lebih banyak partai, terutama partai-partai kecil dan baru, mendapatkan kursi di parlemen.

Ini dapat memperkuat representasi berbagai pandangan politik dalam proses legislasi.

2. Sistem Representasi Proporsional yang Lebih Inklusif: Mengadopsi sistem representasi proporsional yang lebih inklusif, di mana suara dari partai-partai kecil tetap dihitung dalam alokasi kursi di parlemen, dapat membantu meningkatkan keberagaman politik.

Ini dapat dilakukan dengan menetapkan kuota tertentu untuk partai-partai kecil atau dengan menerapkan metode penghitungan suara yang lebih adil.

3. Penguatan Partai-Partai Kecil dan Independen: Memberikan dukungan yang lebih besar kepada partai-partai kecil dan calon independen, seperti mempermudah persyaratan pencalonan dan menyediakan akses yang setara terhadap sumber daya kampanye, dapat membantu meningkatkan keterwakilan politik di parlemen.

4. Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Pemilih: Meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat melalui edukasi politik yang lebih baik dapat mendorong partisipasi pemilih yang lebih aktif dan kritis.

Ketika pemilih lebih memahami pentingnya partisipasi mereka, fenomena apatisme dapat dikurangi, dan keberagaman suara dalam pemilu dapat lebih terwakili.

Parliamentary threshold memiliki dampak yang signifikan terhadap keberagaman politik di parlemen Indonesia.

Meskipun bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik dan mengurangi fragmentasi, kebijakan ini juga membatasi representasi partai-partai kecil dan pandangan minoritas dalam proses legislasi.

Reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas dan keberagaman dalam sistem politik perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa semua suara rakyat dapat terdengar dan dihargai dalam demokrasi Indonesia.