TAKALAR — Beredar di media sosial video Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi yang mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo-Gibran.
Dalam video berdurasi satu menit itu memperlihatkan Muhammad Hasbi saat membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa’, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Muhammad Hasbi sedang membahas masalah tenaga pendidikan. Kemudian di tengah pembahasan Hasbi menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan CPNS bagi tenaga pengajar dan program itu akan dilanjutkan capres-cawapres nomor urut 02 jika terpilih pada Pilpres 2024 mendatang.
“Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang (Gibran), Insyaallah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang,” kata Muhammad Hasbi dalam video tersebut.
Sekda Takalar itu mengeluhkan kesulitan mencari dana untuk penggajian guru PPPK, lantaran dana yang ada di Pemda Kabupaten Takalar tidak ada.
“Setengah mati ini kami mencari dimana belanja untuk pengajian PPPK. Jadi kita bersyukur sekali ini Takalar pro kepada PPPK yang ada tapi mohon maaf yang belum terangkat tunggu pengangkatan CPNS,” ungkapnya.
Hasbi menuturkan bahwa pengangkatan PPPK ini dirinya tidak mau menambah beban APBD.
“Kita tidak mau menambah beban APBD, kita mau APBN dari pusat bertambah untuk pengajian PPPK,” pungkasnya.
KATA BAWASLU
Terkait video tersebut, Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menuturkan bahwa pihaknya sudah meminta Bawaslu Takalar untuk menelusuri atas dugaan pelanggaran netralitas ASN.
“Iya, tadi saya koordinasi dengan Bawaslu Takalar, katanya mereka saat ini sudah melakukan penelusuran,” kata Saiful, Senin (15/1/2024).
Saiful mengatakan bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti netralitas ASN untuk dugaan pelanggaran Pemilu
“Netralitasnya sudah kita lihat (videonya), tinggal teman-teman (Bawaslu Takalar) lanjutkan,” ujarnya.
Saiful mengaku belum dapat menentukan adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu, karena Bawaslu Takalar masih melakukan penelusuran dan jika mengarah pada pelanggaran pidana Pemilu pasti ada tahapannya yang akan dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Kita lihat dulu posisi kasusnya bagaimana. Apakah menguntungkan pasangan calon lain atau tidak,” jelasnya.
KLARIFIKASI
Hasbi membantah telah mengkampanyekan anak Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Rembuk Guru yang digelar di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa’ Kabupaten Takalar itu.
Dalam klarifikasinya, Hasbi menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Januari 2023, saat memberikan sambutan pada acara Rembuk Guru Kabupaten Takalar.
“Sambutan saya tersebut terjadi pada 10 Januari 2023 pada acara Rembuk Guru Kabupaten Takalar,” ungkapnya, Selasa (16/11/2024).
Hasbi menuturkan acara itu dihadiri seluruh guru, baik yang berstatus PNS, PPPK maupun honorer. Kemudian, dalam acara, ada sesi tanya jawab yang berkembang jadi diskusi.
Kata Hasbi para guru honorer mempertanyakan kebijakan pemerintah yang hingga saat ini belum mengangkat mereka menjadi PPPK, sementara mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun sebagai guru di Takalar.
“Jadi ada sorotan terhadap belum diangkatnya seluruh guru honorer. Jadi saya jelaskan mengenai postur APBD kita yang tidak mampu menjamin ketersediaan anggaran untuk gaji PPPK jika ditambah,” tuturnya.
Kemudian pada saat berdiskusi, Hasbi mengaku mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen mengangkat jutaan CPNS di masa akan datang.
“Di situlah saya kutip pernyataan bapak Presiden yang berkomitmen mengangkat jutaan CPNS pada masa mendatang. Tidak ada ajakan memilih pasangan calon ataupun menyampaikan visi misi paslon yang saya sampaikan adalah program presiden,” katanya.
Dia lantas menyorot video yang beredar telah dipenggal sehingga menimbulkan persepsi seolah ia mendukung salah satu paslon di Pemilu 2024.
Menurut Hasbi ada pihak-pihak tertentu yang diduga sengaja memotong video diskusinya dengan para guru saat itu, kemudian menyebarkan tidak secara utuh ke media sosial.
“Jadi saya menyesalkan peristiwa ini. Jika Anda hadir langsung, maka akan paham alur diskusi itu. Rasanya ada tangan-tangan jahat yang mencoba merusak stabilitas daerah ini pada tahun politik 2024. Kita semua sudah mengikuti deklarasi netralitas ASN,” ujarnya.
“Sekadar catatan, acara itu dihadiri Ketua DPRD Takalar yang berasal dari partai PKS yang merupakan pengusung pasangan capres. Jika betul saya mengkampanyekan capres lain, beliau yang pertama kali akan mencak-mencak di acara itu,” jelasnya. (*)
