Fraksi Partai Demokrat Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Raperda APBD Palopo TA 2024
PALOPO, INDEKSEMEDIA.ID – Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo Tahun 2024.
Fraksi Demokrat fokus penyusunan APBD Tahun 2024 yang memprioritaskan program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Pandangan umum fraksi Demokrat disampaikan langsung oleh Cendrana Saputra Martani di Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Kantor DPRD Palopo, Senin 13 November 2023.
Cendrana menyarankan di Tahun 2024 pemerintah Kota Palopo mengedepankan belanja bantuan sosial dan kebutuhan UMKM untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
Kemudian menyarankan, menjadikan skala prioritas kegiatan normalisasi dan pembuatan tanggul sungai yang selama ini mengancam warga pada saat musim hujan, termasuk melakukan pemeliharaan serta perbaikan jalan dan drainase.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyampaikan tingginya belanja pegawai di APBD, sehingga perlunya Pj Walikota melakukan perampingan OPD tuk meminimalisir tingginya belanja pegawai.
“Kami juga meminta Pj Walikota menormalkan atau merasionalisasikan TPP ASN Palopo yang sempat dipangkas 30% pada masa Covid-19,” katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap Pemkot Palopo memperhatikan muara Sungai Amasangan/Salotellue yang kerap menjadi penyebab banjir di Palopo.
“Pokok-pokok pandangan ini, sebagian besar kami peroleh saat temu konstituen saat masa reses berlangsung,” harapnya.
Sementara itu, PJ Walikota Palopo Asrul Sani menyampaikan Kebijakan ekonomi dan fiskal 2024 menitikberatkan pada fungsi alokasi untuk mendukung transformasi ekonomi, dan fungsi distribusi diarahkan mendukung program afirmasi salah-satunya menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%.
“Pembangunan infrastruktur, pelaksanaan mandatori spending (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur), perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi,” terang Asrul Sani.
Asrul Sani mengungkapkan jika pihaknya akan memfokuskan pada kegiatan/sub kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat dalam rangka meningkatan.
“Pertama, kualitas sumber daya manusia. Kedua standar pelayanan minimal. Ketiga, pertumbuhan ekonomi daerah. Keempat, penangan stunting, kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kelima, pengendalian inflasi. Keenam, ketahanan dan kedaulatan pangan. Ketujuh, pengelolaan sampah dan limbah, B3,” sebutnya.
“Juga pencegahan banjir, kemudahan pelayanan publik dan investasi, akselerasi perbaikan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, publik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, dan juga pendanaan penyelenggaran pemilu dan pilkada 2024 yang jujur, adil aman dan damai,” jelas Asrul Sani.
Dia juga menyebut, penerimaan pembiayaan APBD 2024 ditargetkan Rp18 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp2,94 miliar, sehingga pembiayaan netto Ranperda APBD 2024 terdapat selisih Rp15,05 miliar yang akan menutupi defisit belanja APBD.
Pembahasan Ranperda APBD Kota Palopo Tahun 2024 itu dipimpin langsung ketua DPRD Palopo Nurhaenih dan dihadiri 15 anggota dewan dari 25 anggota DPRD Palopo. (*)
