PALOPO, INDEKSMEDIA.ID – Wakil Ketua I DPRD, Abdul Salam berharap Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengalokasikan Dana Hibah untuk yayasan panti asuhan di Kota Palopo.
Hal itu ia disampaikan saat Rapat Paripurna penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024, Senin 13 November 2023.
Pada rapat tersebut Abdul Salam menjelaskan jika hal itu didasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan kewajiban negara untuk menjaga fakir miskin dan anak terlantar.
“Bagi fakir miskin dan anak terlantar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.
“Untuk kita harap lebih memprioritaskan bantuan kepada anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi 1, Aris Munandar turut memberikan pandangan dan mendukung hal tersebut.
Aris Munandar mengatakan, pemerintah daerah harus melakukan pendataan terhadap panti asuhan di Kota Palopo.
“Ini bertujuan, guna memastikan bahwa anak yatim, piatu, dan yatim piatu dapat masuk ke dalam program BPJS pemerintah/pusat,” ujarnya.
Bahkan dirinya menyebut jika masih banyak anak yatim dan piatu yang belum tercover oleh BPJS pemerintah/pusat.
“Ketika mereka sakit, mereka merasa takut untuk berobat ke layanan kesehatan karena terkendala oleh biaya,” ungkapnya.
Untuk itu dirinya berharap agar isu ini menjadi perhatian dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun 2024 dan menjadi prioritas dalam alokasi anggaran tahun tersebut.
“Kita harap usulan ini diharapkan mendapat respons positif dari Pj. Walikota Palopo, Asrul Sani,” harapnya.
Pembahasan Ranperda APBD Kota Palopo Tahun 2024 itu dipimpin langsung ketua DPRD Palopo Nurhaenih dan dihadiri 15 anggota dewan dari 25 anggota DPRD Palopo. (*)
