INDEKSMEDIA.ID – Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Inpres Nomor 2 Tahun 2021, yang berlangsung di Auditorium Saokotae. Rabu (8/11/2023)
Monev Inpres tersebut tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) serta Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Palopo.
Hal itu merupakan tindak lanjut Rekomendasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo Makmur mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut daripada monev Kejaksaan Tinggi di bulan september lalu.
“Di Kota Palopo ini, kita masih banyak PR yang kita akan tindaklanjuti dan ada progres dari data monev sebelumnya,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa data untuk Non ASN sebenarnya ada juga yang daftar atas inisiatif sendiri dan melakukan pembayaran iuran sendiri.
Kemudian untuk petugas keagamaan belum dan perangkat RT/RW juga belum melakukan pendaftaran.
“Sementara untuk penyelenggara pemilu ada juga yang daftar BPJS Ketenagakerjaan atas inisiatif sendiri dan melakukan pembayaran iuran sendiri,” jelasnya.
Menurutnya, dari beberapa sektor tenaga kerja ada pekerja rentan. Pekerja rentan itu karena sesuai dengan Instruksi Presiden RI selain Non ASN.
“Kita juga harus mengalokasikan pekerja rentan yang diharapkan bisa menangani soal kemiskinan ekstrem. Jadi yang kita cover untuk pekerja rentan ini yang betul-betul masuk dikategori miskin itu bisa kita lindungi,” ujarnya.
“Tentunya dengan harapan, pada saat terjadi resiko terhadap tulang punggungnya atau orang tuanya, maka anaknya tidak putus sekolah jadi pekerja yang meninggal dunia lantas anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena persoalan finansial misalnya, akan tetapi jika dia terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Insya Allah pendidikannya ditanggung sampai selesai S1,” jelasnya menambahkan.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Palopo mengatakan terkait BPJS Ketenagakerjaan untuk Kota Palopo sudah ada 57% sudah terdata.
Tentu sisanya, kata Asrul Sani, akan menjadi bagian dan tanggungjawab untuk bagaimana mendorong atau mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Terkait dengan pekerja rentan sudah dicover, hanya saja apakah data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan bagian yang sudah dicover selama ini atau belum ini perlu di koordinasikan misalnya selama ini yang kita anggarkan belum tercover tentu menjadi perhatian kita,” jelasnya.
“Kemudian terkait dengan tenaga Non ASN sebelumnya kita sudah diskusikan dan selama ini kita sudah cover akan tetapi sifatnya bertahap menyesuaikan dengan kemampuan APBD Pemerintah Kota Palopo,” pungkasnya.
Turut hadir pada rapat tersebut Forkopimda Kota Palopo, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Perangkat Daerah Kota Palopo serta para tamu undangan lainnya . (*)
