INDEKSMEDIA.ID—Keinginan masyarakat Tanamalia, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, untuk membebaskan tanah mereka dari konsensi PT. Vale, menjadi awal mula masyarakat melakukan gerakan perlawanan dan menjadi polemik hingga sekarang.
Polemik antara PT. Vale dan masyarakat Tanamalia yang mayoritas berprofesi sebagai petani lada (merica) mengundang perhatian dari sejumlah pihak pemerhati lingkungan, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Atas polemik tersebut Walhi kemudian mengunjungi masyarakat Tanamalia untuk membantu para petani lada. Namun seiring berjalanya waktu sebagian masyarakat menilai ada kepentingan lain yang dibawa oleh Walhi ke tanah mereka.
Sekjen Forum Masyarkat Petani Lada (FORMAL) Loeha Raya, Rustam, S.Ip, mengatakan gerakan demonstrasi yang dilakukan di Tanamalia tidak menginginkan hadirnya lembaga ataupun perorangan di luar dari wilayah Loeha Raya (Tanamalia).
Menurut Rustam kehadiran Walhi dianggap berpotensi terjadinya sebuah kepentingan, sebab ketika Walhi datang ke masyarakat memberikan langkah perlawanan dan itu memicu emosi dari masyarakat untuk melakukan perlawanan.
“kami mewanti-wanti bahwa walhi ini hadir memiliki kepentingan dan membuat provokasi terhadap masyarakat dan saya masih mengingat betul, saat kami melakukan rapat, salah satu anggota dari Walhi menginginkan adanya posisi dalam gerakan masyarakat, namun pada saat itu saya menolak untuk memberikan posisi kepada mereka. karena ini bukan bagian dari pada perjuangan tapi ada hal-hal kepentingan yang mereka ingin mainkan,” ungkap Rustam.
Oleh sebab itu, Rustam kemudian mengingatkan Walhi bahwa kehadiran mereka di sini bukan sebagai bagian dalam gerakan perlawanan, namun wilayah kerja Walhi hanya sebatas Administrasi bukan konseptor gerakan.
“Sekarang walhi ini sudah terlalu jauh masuk pada konsep gerakan masyarakat, ini yang kemudian menjadi potensi besar yang dapat memicu konflik antar sesama masyarakat. Masyarakat bisa saja terpecah belah karena kemungkinan besar mereka membawa suatu kepentingan yang di mana kepentingan itu bersifat kepentingan kelompok diluar dari kepentingan masyarakat Loeha Raya,” kata Rustam.
Formal Loeha Raya sedang berupaya mempertemukan titik tengah antara masyarakat dan PT. Vale agar tidak ada yang saling dirugikan melainkan saling menguntungkan, karena sampai hari ini PT.Vale terbuka untuk berdialog bersama masyakat .
Terbukti dengan diundangannya Formal dan petani lada sebagai narasumber untuk memberi masukan dan solusi terkait konflik di Tanamalia pada pertemuan bersama Direktur penanganan konflik tenurial kawasan hutan dan adat di Jakarta, yang juga di hadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, serta perwakilan Pemda Luwu Timur yang di wakili oleh Kadis DLH Drs. Andi Makkaraka. M.Si, dari pertemuan tersebut, Formal diberi masukan tentang status Tanamalia serta langakah – langkah penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT. Vale .
Tindak lanjut dari pertemuan Formal di Jakarta 26 September lalu, Formal kemudian berinisiasi membuat FGD (Focus Group Discusion) dimana PT. Vale menjadi fasilitator, yang dihadiri oleh pihak Kementrian, Forkopimda Luwu Timur, KSP ,Komnas Ham dan Dewan Kehutanan Nasional serta NGO Nasional dan internasional.
“Semua bersepakat agar konflik diselesaikan secara humanis agar tidak berkepanjangan, sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan antara petani lada dan PT.Vale Indonesia,” Pungkas Rustam.
