Ada Potensi Utang Rp 1,6 T, Pj Gubernur Sulsel Tolak RAPBD 2024
INDEKSMEDIA.ID – Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin menolak Rancangan APBD tahun 2024. Salah satu pertimbangan Bahtiar melakukan penolakan lantaran ada proyeksi utang sekitar Rp 1,6 triliun tahun depan.
Penolakan itu disampaikan Bahtiar dalam suratnya 121/12140/B.Umum per tanggal 11 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari. Bahtiar awalnya menyinggung soal adanya defisit anggaran Rp 1,5 T pada tahun ini.
“Pada kenyataannya, hari ini Pemprov Sulsel ada defisit. Tahu defisit? Defisit adalah misalnya kita punya pendapatan 10, ternyata kita punya kewajiban 15. Karena kita punya kewajiban 15 tentu ada kekurangan,” kata Bahtiar kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/10/2023).
Bahtiar melanjutkan jika kekurangan itu tidak diselesaikan tahun ini dikhawatirkan akan menjadi beban di tahun berikutnya. Hal tersebut berpotensi menjadi beban utang di tahun 2024.
“Kalau tidak saya bayar sekarang, maka itu menyeberang di tahun mendatang, menjadi utang di tahun berikutnya. Menurut data dinas keuangan kami dengan TAPD, kami punya potensi utang di tahun 2024 itu, Rp 1,6 triliun. Datanya demikian,” ungkapnya.
Dalam suratnya, Bahtiar menyebut proyeksi utang tahun 2024 itu timbul dari pinjaman jangka panjang sebesar Rp 513 miliar. Selain itu ada utang pihak ketiga sebesar Rp 662 miliar serta proyeksi utang TPP ASN bulan Desember 2023 sebesar Rp 74 miliar.
Atas hal tersebut, proyeksi utang yang akan terjadi di tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1,694 triliun. Atas kondisi tersebut, RAPBD 2024 sebesar Rp 10,466 triliun ingin dirombak ulang lantaran dianggap tidak sesuai dengan target riil sebenarnya.
“Kalau kita memang punya rencana belanja APBD Rp 10,4 triliun, kurangi memang meki ini utang ta ini. Kan kita sudah ada potensi (utang) 1,6 triliun,” jelasnya.
“Jadi misalnya Rp 10,4 triliun dikurangi Rp 1,6 triliun, berarti riilnya yang bisa kita belanjakan yaitu hanya Rp 8,8 triliun. Apalagi yang harus dibayarkan? Semua yang wajib-wajib itu kita kurangi,” tambah Bahtiar.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulsel Ady Ansar membenarkan surat Pj Gubernur Sulsel tersebut. Ady menyebut ada keganjilan dalam RAPBD 2024.
“Pak gubernur merasa bahwa naskah nota dan rancangan APBD 2024 yang sudah dilakukan persetujuan bersama dengan yang lalu, menurut dia ada sedikit yang ganjil. Makanya dia kirimkan surat,” ujar Ady.
Ady menjelaskan rapat paripurna terkait pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBD 2024 pun ditunda yang sedianya digelar Kamis (12/10) lalu. Ady mengatakan RAPBD 2024 akan kembali dirombak ulang.
“Kita akan sedikit kritisi APBD, malamnya (paripurna) jawaban dan hari Rabu depan baru kita bongkar ini APBD akan disesuaikan dengan kondisi kita,” jelasnya. (*)
