INDEKSMEDIA.ID — Tingkat literasi masyarakat Luwu Utara (Lutra) terbilang rendah. Hal demikian ini patut dipertanyakan.
Pasalnya, sehubungan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan yang sampai saat ini belum terealisasi untuk kebaikan masyarakat Lutra.
Irsyad Alfarizi menilai bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran sangat penting untuk kemajuan literasi di wilayahnya, seperti yang ditandaskan dalam Undang-undang (UU).
“Pemda punya peran penting dalam meningkatkan literasi, sesuai amanat UU No.43 Tahun 2007 pasal (8), yang mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” terang Ketum HIKMAH Lutra kepada Indeksmedia.id, Sabtu (12/8/2023).
Kata dia, kewajiban itu diantaranya menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan daerah, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
Tak hanya itu, pemda juga mesti memfasilitasi perpustakaan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah yang berbasis kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
“Harusnya pemerintah Luwu Utara menaruh beberapa prioritas, yakni pembangunan SDM melalui peningkatan pelayanan dasar meliputi sarana dan prasarana perpustakaan,” tegasnya.
Gedung perpustakaan, menurutnya, “yang merupakan harapan besar masyarakat Lutra, pegiat literasi, komunitas rumah baca, dan organisasi kemahasiswaan menjadi sirna.”
Pasalnya, anggaran yang digelontorkan dengan nilai 10,4 M yang diperuntukkan atas pembangunan gedung perpustakaan tidak terealisasi sepenuhnya.
“Yaa anggaran itu besar dan sampai sekarang perpustakaan tersebut tidak digunakan, mangkrak. Perkiraan sudah 5 tahun,” beber mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma itu.
Alfarizi menilai berdasarkan riset yang dilakukan bahwa gedung perpustakaan merupakan kebutuhan mendasar dan memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan minat baca masyarakat Luwu Utara.
“Kami sudah observasi, juga sudah bertemu dengan kepala dinas perpustakaan dan kearsipan. Tentu saja kami akan mengawal sampai gedung tersebut rampung. Para aktor-aktor atas mangkraknya pembangunan tersebut juga harus diselidiki,” tandas Alfarizi.
“Selain terfokus mendorong pembangunan perpustakaan, kita juga mendorong agar dinas perpustakaan dan kearsipan melakukan roadshow di setiap organisasi kemahasiswaan, komunitas, dan warung kopi, untuk membangun kerja sama dalam pendistribusian buku-buku sebagai upaya meningkatkan indeks minat baca,” tambahnya.
Seperti yang terjadi saat ini, kata Alfarizi, masyarakat Lutra khususnya kaum millenial, lebih menyukai duduk di warkop ketimbang di perpustakaan.
Kata dia, banyak yang menilai bahwa warkop saat ini sebagai pusat informasi dan pengetahuan.
“Harusnya dinas perpustakaan melakukan inisiatif untuk membangun kerja sama dengan pemilik warkop. Seperti melakukan event dan mendistribusikan buku-buku. Artinya perpustakaan perlu berbasis inklusif sosial dengan cara memfasilitasi masyarakat di berbagai wilayah,” seru Alfarizi.
“Tentunya, selain itu kita juga berharap adanya event besar diselenggarakan oleh dinas kearsipan dan perpustakaan demi menyemarakkan perpustakaan menjadi lebih ramai dan banyak dikunjungi,” pungkasnya.
