Kader HMI Wajib Baca NDP Bab 6, Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi
INDEKSMEDIA.ID– NDP atau Nilai Dasar Perjuangan adalah landasan untuk seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
NDP HMI dalam teksnya yang terstruktur dan logis, mengandung 7 bab pelajaran penting.
Dalam kandungan bab enam NDP HMI tertuang pembahasan mengenai “Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi.”
Berikut ini teks NDP bab enam yang disediakan oleh indeksmedia.id;
Telah kita bicarakan tentang hubungan antara individu dengan masyarakat, di mana kemerdekaan dan pembatasan kemerdekaan saling bergantung, dan di mana perbaikan kondisi masyarakat saling tergantung pada perencanaan manusia dan usaha-usaha bersamanya.
Jika kemerdekaan didirikan dalam bentuk yang tidak bersyarat (kemerdekaan tak terbatas), maka sudah terang bahwa setiap orang diperbolehkan mengejar dengan bebas segala keinginan pribadinya.
Akibatnya ialah pertarungan antara keinginan yang bermacam-macam itu satu sama lain, dan kekacauan atau anarki.
Sudah barang tentu hal itu menghancurkan masyarakat dan meniadakan kemanusiaan. Oleh sebab itu harus ditegakkan keadilan dalam masyarakat.
Siapakah yang harus menegakkan keadilan dalam masyarakat? Sudah pasti ialah masyarakat sendiri.
Tetapi dalam prakteknya diperlukan adanya suatu kelompok dalam masyarakat yang karena kualitas-kualitas yang dimilikinya senantiasa mengadakan usaha-usaha menegakkan keadilan itu dengan jalan menganjurkan sesuatu yang bersifat kemanusiaan serta mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan.
Kualitas terpenting yang harus dipunyainya adalah rasa kemanusiaan yang tinggi, sebagai pancaran dari kecintaannya yang terbatas pada Tuhan. Di samping itu memerlukan kecakapan yang cukup.
Kelompok orang-orang itu adalah pemimpin masyarakat; atau setidaknya mereka adalah orang-orang yang seharusnya memimpin masyarakat.
Memimpin ialah menegakkan keadilan, menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya, dan dalam jangka waktu yang sama menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaannya sebagai manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab sosial.
Negara adalah bentuk masyarakat terpenting, dan pemerintah adalah susunan pimpinan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh.
Oleh sebab itu pemerintahlah ayng pertama-tama berkewajiban menegakkan keasilan.
Maksud semula dan fundamental dari didirikannya negara dan pemerintahan ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara dari kemungkinan perusakan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia.
Sebaliknya, setiap orang harus mengambil bagian yang bertanggungjawab dalam masalah-masalah negara atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi.
Pada dasarnya masyarakat dengan masing-masing pribadi yang ada di dalamnya haruslah memerintah dan memimpin diri sendiri.
Oleh karena itu pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang lahir dari kalangan masyarakat sendiri.
Pemerintah harus demokratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menjalankan kebijaksanaannya atas persetujuan rakyat melalui musyawarah dan di mana rasa keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu.
Kekuatan yang sebenarnya di dalam negara ada di tangan rakyat, dan pemerintah harus bertanggungjawab kepada rakyat.
Menegakkan keadilan mencakup penguasaan atas keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan pribadi yang tak mengenal batas hawa nafsu).
Adalah kewajiban dari negara sendiri dan kekuatan-kekuatan sosial, untuk tidak saja menguasai serta mengatasi kemerosotan sosial itu, tetapi juga untuk menjunjung tinggi prinsip kegotong-royongan dan kecintaan sesama manusia.
Menegakkan keadilan adalah amanat rakyat kepada pemerintah yang mesti dilaksanakan.
