INDEKSMEDIA.ID — Aksi demonstrasi yang digelar masyarakat dan mahasiswa kecamatan Donggo-Soromandi kab. Bima, NTB, pada Rabu (24/5) berujung fatal.
Dalam aksi demonstrasi itu, mereka meminta pemerintah Kabupaten Bima untuk melalukan pengaspalan yang ada di kec. Donggo-Soromandi.
Namun, dari beberapa tuntutan yang dilayangkan massa aksi, tak juga menemui titik terang. Sehingga aksi demonstrasi pun dilakukan berjilid-jilid.
Fatalnya, jalannya aksi demonstrasi tersebut diwarnai dengan tindakan represif aparat kepolisian kabupaten Bima.
Hal itu dinilai sebagai suatu pembungkaman terhadap gerakan masyarakat dan mahasiswa.
Sekretaris Pusat Bem Nusantara (BEMNUS) pun angkat bicara terkait tindakan represif aparat kepolisian tersebut.
Dirinya mengecam segala bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kabupaten Bima kepada massa aksi.
“Saya, selaku Sekretaris Pusat BEM Nusantara, mengutuk keras tindakan represif aparat kepolisian kabupaten Bima, dan meminta kepada Kapolri dan Kapolda NTB untuk melalukan evaluasi terhadap Kapolres Bima,” tegas Mahendra saat dihubungi indeksmedia.id, Rabu (31/5).
Kata dia, ada sekitar 25 orang massa aksi yang ditahan oleh pihak Polres Bima, dan hingga kini kabarnya belum juga dibebaskan.
Dirinya pun menegaskan bahwa tindakan itu adalah pembungkaman yang jelas-jelas tidak dapat dibiarkan.
“Hal itu merupakan contoh nyata dalam tindakan pembungkaman yang secara sadar dilakukan oleh aparat kepolisian kab. Bima,” ujar Sekretaris pusat BEMNUS itu.
“Ini adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak menyampaikan pendapat di muka umum. Adanya tindakan seperti itu justru melukai kandungan nilai Demokrasi di bangsa ini,” tandasnya.
Dirinya juga meminta agar massa aksi yang saat ini ditahan agar secepatnya dibebaskan tanpa syarat apa pun.
“Kapolres Bima harus segera melepaskan teman-teman yang ditahan di Polres Bima tanpa syarat apa pun,” seru aktivis mahasiswa itu.
“Bem Nusantara akan siap mengawal apabila puluhan orang itu masih ditahan di Polres Bima,” tutupnya.
