INDEKSMEDIA.ID — Budaya politik menjadi hal yang amat perlu diperbincangkan.
Pasalnya, tidak lama lagi budaya Demokrasi akan disambut dengan pesta rakyat melalui politik 2024 mendatang.
Kota Palopo, memiliki budaya politiknya sendiri berdasarkan kemajemukan yang hadir di sana.
Kata ketua DPC PPP kota Palopo, budaya politik kita masih dominasi budaya transaksional.
Menurut dia, hal demikian itu terjadi di beberapa tempat.
Namun, salah satu sebab yang dapat dikatakan menentukan hal itu terjadi adalah kecenderungan materialistik.
“Budaya politik kita untuk di kota Palopo masih transaksional. Karena masih banyak yang cenderung materialistik,” kata Hadir Basir (HB) kepada indeksmedia.id, Selasa (30/5).
“Ini juga terjadi karena stakeholder membantu meramaikan budaya materialistik itu,” tambahnya.
Tidak hanya itu, HB juga menegaskan hadirnya politik identitas, politik golongan yang tidak ingin tahu-menahu soal kemampuan figur yang ada.
“Soal politik identitas ini masih terjadi juga, orang memilih berdasarkan golongan, bukan karena kapasitas yang dipilih,” kata politisi PPP itu.
Kata dia, di Palopo sendiri ada 100 ribu lebih wajib pilih yang sudah bisa dipetakan, mana pemilih rasional dan tidak.
“100 ribu lebih wajib pilih di Palopo ini sudah terlihat klasternya. Itu pada umumnya. ”
“Kawasan yang jauh dari pusat kota itu cendrung lebih gempar transaksinya. Tidak hanya itu, mohon maaf, penduduk miskin menjadi sasaran beredarnya uang,” tegasnya dengan penuh rasa prihatin.
Penggerak Palang Merah Indonesia (PMI) itu juga menyampaikan bahwa budaya partisipasi politik di kota Idaman sudah cukup merata.
Alasannya, dalam menyambut pesta demokrasi ini, anak usia muda, para pemulung, dan tukang becak sudah mendiskusikan wacana kenegaraan.
Mereka, kata HB, sudah banyak bicara soal pemerintahan dan keterwakilan mereka.
Artinya mereka dari dulu penuh harap agar bangsa ini, khususnya Kota Palopo menjadi lebih baik.
“Saya pikir di Palopo sendiri budaya partisipasi politik kita ini tinggi. Karena itu sudah menjalar, mohon maaf, ke ‘lapisan paling bawah’,” ujarnya.
“Tukang becak, pemulung dan lain sebagainya, yang dapat dikatakan kurang terkontaminasi dengan para stakeholder, juga sudah bisa bicara politik dan khususnya wakil mereka. Ini berarti ada harapan besar warga Kota Palopo agar daerah ini menjadi lebih sejahterah,” tandasnya.
HB juga menyarankan agar kedepan pemerintahan kita memikirkan soal aspek Sosio-antropologi.
Kata dia, ini sebagai solusi tepat untuk kemakmuran warga.
“Saya punya pikiran soal Sosio-antropologi yang perlu diterapkan. Ini sangat penting karena mencakup 3 hal yang mendasar bagi masyarakat,” tandasnya.
Soal program Sosio-antropologi Haidir Basir, akan diulas oleh indeksmedia.id dalam artikel selanjutnya. (*)
