Audiensi dengan Balai Besar Pompengan Jeneberang, ASMARA Bahas Penanganan Banjir Malangke Raya

INDEKSMEDIA.ID – Aliansi Solidaritas Mahasiswa Masyarakat Malangke Raya (ASMARA) berkunjung ke kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Makassar, Senin (22/5).

Kunjungan mahasiswa tersebut guna menyoal banjir yang menjadi tamu setia di kecamatan Malangke dan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara (Lutra).

Audiensi pemuda Malangke tersebut dihadiri Sahira, Kepala Satuan kerja (Satker) O&P SDA, Leo Arbi Wibowo, PPK O&P SDA IV, Hamnah Satker Perencanaan, dan Fajar Arif selaku PPK Program Perencanaan Umum.

Jendral lapangan ASMARA menerangkan, kunjungan audiensi tersebut didasari oleh situasi daerah yang terdampak, keadaan masyarakat yang telah jenuh dengan banjir berkepanjangan.

“Kami datang atas dasar observasi kondisi daerah kami yang begitu memprihatinkan. Dengan itu, masyarakat sangat mendorong gerakan kami untuk bisa menyampaikan hal ini kepada mereka yang berwenang dalam penanganan banjir,” ucap Yusril.

“Maka dari itu, kami meminta dalam perjumpaan ini ada titik temu soal penanganan banjir dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini sudah seharusnya diprioritaskan karena ini tentang kehidupan warga yang dilumpuhkan oleh banjir berkepanjangan,” tambahnya.

Audiensi berjalan alot dan penuh tensi tinggi. Salah satu pemuda desa yang juga daerahnya terdampak menceritakan apa yang dialami masyarakat. Pasalnya, genangan air sudah berbulan-bulan tidak pernah surut.

Audiensi pemuda Malangke dengan Balai, Makassar (ASMARA)

“Desa kami dulunya desa yang begitu padat penduduk, bisa dikatakan desa yang sangat berkembang penghasilannya, mulai dari jeruk manis, padi, jagung, dan tambak udangnya melimpah,” beber Niwil.

Namun itu semua, kata dia, hanya tinggal kenangan, tidak lagi ada yang dapat digarap.

“Banjir yang menggenang sudah memasuki 7 bulan lebih, segala sektor lumpuh, banyak orang memilih meninggalkan rumahnya karena tidak lagi ada yang bisa mereka harapkan,” tandas pemuda desa itu.

Bahkan, bebernya, orang mati pun harus digotong ke daerah lain karena pusara penuh air.

Tidak hanya itu, dalam membelanjakan uang saja susah, harus menggunakan ojek perahu, yang biayanya terbilang cukup mahal.

“Desa kami yang dulunya ramai penuh keceriaan, sekarang tidak lagi. Maka dari itu kami dengan tegas meminta penanganan banjir di area hilir sungai Rongkong. Ini harus menjadi perhatian khusus Balai,” unek-unek Niwil dalam Audiensi.

Pihak Balai Besar Pompengan Jeneberang pun amat salut atas kedatangan mahasiswa yang membawa solusi untuk masalah banjir tersebut.

“Kami sangat salut kehadiran adik-adik mahasiswa Malangke Raya ini, yang datang menyuarakan aspirasi masyarakat dengan metode audiensi seperti ini dan mudah untuk kami cernah,” sahut Sahira, Kepala Satker O&P SDA.

PPK O&P SDA IV pun turut menaggapi usulan mahasiswa soal normalisasi dan pembuatan tanggul yang kokoh tersebut.

“Upaya penanganan jangka pendek dalam waktu dekat ini akan dilakukan pekerjaan tanggul Jumbo Bag tepatnya di Desa Lembang-lembang Kecamatan Baebunta Selatan kabupaten Lutra, lokasi jebolnya tanggul yang mengarah ke Malangke Barat,” ungkap Leo Arbi.

“Jumbo Bag merupakan salah satu tanggul yang memiliki ketahanan. Satuannya memiliki berat satu ton, itu sudah diuji coba di beberapa sungai di Indonesia, dan itu kami pesan di Jawa. Dalam waktu dekat akan sampai di Makassar, dan langsung dikirim ke lokasi banjir,” bebernya.

Soal normalisasi sungai bukan hal yang mudah. Hal tersebut memiliki proses panjang, dan tentu saja butuh dana besar.

“Terkait upaya penanganan jangka panjang, yaitu normalisasi sepanjang sungai Rongkong, itu kami terkendala di dana, tetapi dalam perencanaannya sudah ada. Kebetulan dalam waktu dekat ini ada pertemuan di Bogor, membahas program tahun anggaran 2024, yang saat ini telah diusulkan oleh BBWS Pompengan Jeneberang,” ungkap Kepala Satker O&P.

Mahasiswa yang tergabung dalam ASMARA amat berterimakasih atas ruang diskusi yang disediakan pihak Balai.

Dalam kesempatan itu pihak Balai berpesan untuk selalu bersinergi dan mengawal aspirasi ini, serta tetap berkoordinasi dengan Pemerintah daerah.