INDEKSMEDIA.ID – Sejumlah massa menggelar unjuk rasa di depan halaman Gedung DPRD Luwu Utara, Senin (15/5).
Massa tergabung dalam Aliansi Solidaritas Mahasiwa dan Masyarakat Malangke Raya (ASMARA).
Kehadiran mereka, menanyakan keseriusan pemerintah mengatasi persoalan banjir yang melanda sejumlah desa di dua kecamatan.
Dikatakan Jenderal Lapangan, bahwa banjir di Kecamatan Malangke dan Malangke Barat di picu pendangkalan sungai dan jebolnya tanggul.
“Kami sudah jenuh. Kehadiran kami disini, meminta keseriusan pemerintah menyikapi masalah ini,” kata Yusril.
Yusril merincikan, di Malangke yang di aliri sungai Masamba terjadi pendangkalan ditambah jebolnya tanggul Desa Putemata.
“Akibatnya, beberapa desa ikut terdampak, seperti Pettalandung, Girikusuma dan Pattimang. Dan itu sudah berlangsung kurang lebih tiga bulan,” ujarnya.
Lanjut Yusril, untuk Kecamatan Malangke Barat juga terjadi hal yang sama, dimana terjadi pendangkalan sungai dan jebolnya tanggul di aliran sungai Rongkong.
“Desa Wara, Kalitata, Cenning dan Waelawi. Parahnya ini sudah sepuluh bulan lamanya terendam banjir,” imbuhnya.
Lebih jauh, pihaknya mengeluarkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah untuk menyikapi persoalan banjir tersebut.
“Kami juga mendesak DPRD sebagai penerima aspirasi, agar secepatnya menindaklanjuti masalah ini,” tegas Yusril.
Adapun tuntutan ASMARA antara lain mendesak pemerintah daerah melakukan normalisasi sunga, penanggulangan tanggul yang jebol.
Membuat panitia khusus penanggulangan banjir di Malangke Raya, meminta pemerintah daerah bertanggung jawab atas kerugian masyarakat akibat banjir berkepanjangan,
Dan mendesak pemeritah daerah segera membuat kolam retensi dan melakukan pembangunan bendungan.
“Masalah banjir akan tertanggulangi secepatnya jika pemerintah daerah fokus dalam penanganannya,” ungkap Yusril.
Dalam aksinya, massa ditemui langsung pihak DPRD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, ASMARA meminta aktivitas normalisasi sungai dengan menurunkan alat berat sebanyak-banyaknya.
Termasuk ganti rugi lahan dan hasil pertanian masyarakat yang habis tersapu banjir yang berkepanjangan.
Serta penanganan khusus kepada siswa/siswi yang kondisi sekolahnya yang tidak memungkinkan melakukan aktivitas belajar mengajar.
